Tahun 2045 akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Bangsa ini akan memperingati kemerdekaan yang ke 100 tahun. Dalam dokumen Visi Indonesia Emas 2045, ditargetkan Indonesia akan menempati peringkat empat dari lima negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, maju dan berpenghasilan tinggi yang mampu keluar dari ‘middle-income trap’.
Namun, untuk mencapai tujuan emas ini Indonesia juga harus siap menghadapi situasi global yang diwarnai ketidakpastian, khususnya terkait dengan dampak dari krisis iklim.
Sekjen PBB menyampaikan ‘kode merah untuk kemanusiaan’ seiring dengan perilisan laporan IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change). Laporan ini memuat penelitian terkait perubahan iklim dari 14.000 studi ilmiah oleh 221 peneliti dari berbagai negara.
Krisis iklim kian nyata di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2021, di Indonesia tercatat terjadi 5.402 kejadian bencana, yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir (1.794 kejadian), tanah longsor (1.321 kejadian), cuaca ekstrim (1.577 kejadian), karhutla (579 kejadian), gelombang pasang dan abrasi (91 kejadian) dan kekeringan (15 kejadian).
Di masa depan, kemungkinan bencana dari dampak krisis iklim ini akan semakin sering terjadi dan ini merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Berdasarkan kajian Bappenas, dampak perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 544 trilliun di rentang waktu 2020 – 2024. Ini akan menjadi salah satu hambatan pada upaya kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Indonesia memerlukan paradigma baru pembangunan untuk dapat bertahan dan menjadi bangsa yang besar di masa depan. Skema business as usual tidak bisa lagi diandalkan untuk menjawab tantangan krisis iklim. Keberlanjutan lingkungan hidup harus diutamakan, keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan penduduk dunia harus diupayakan. Terkait hal itu, ekonomi hijau akan memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi Indonesia di masa depan.
Indonesia telah menetapkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai strategi menuju Ekonomi Hijau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Komitmen ini akan mengupayakan agenda pertumbuhan ekonomi dan penyelamatan lingkungan hidup terwujud, sesuai dengan target NDC Indonesia yang akan menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di 2030 dan Net Zero Emission di 2060.
Ekosistem ekonomi hijau yang berkembang akan menciptakan peluang green jobs. Dalam skema Low Carbon Development Indonesia, pemerintah memproyeksikan pembukaan 15 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2045. Ini merupakan peluang bagi Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045.
KADIN Indonesia, melalui inisiatif KADIN Net Zero Hub (NZH) menyadari pentingnya peran swasta untuk dapat mewujudkan kemakmuran hijau di masa depan. Sebagai wadah bagi para entitas bisnis dalam negeri untuk melakukan aksi iklim yang nyata dan berdampak, KADIN NZH menyadari bahwa hanya dengan kolaborasi aktif berbagai pihak lah maka penyelamatan Bumi dan visi Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai.
Dirgahayu Indonesia